On Everything

Juli 8, 2008

Dekonstruksi Keadilan menurut Derrida

Filed under: Tentang Filsafat — Oni Suryaman @ 12:46 am
Tags: , ,

Keadilan selalu menjadi pencarian abadi umat manusia. Sejak awal mula para filsuf telah mencoba merumuskannya. Plato dalam dialognya Politeia, merumuskan keadilan dengan meminjam mulut seorang sofis Thrasymachos bahwa keadilan adalah keuntungan bagi yang kuat.[1] Aristoteles dalam Nicomachean Ethics juga mengatakan bahwa keadilan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum.[2] Umat beriman percaya akan keadilan oleh otoritas ilahi.[3] Imanuel Kant mengatakan bahwa keadilan adalah yang sesuai dengan tatanan akal budi pada asas-asas rasio.[4] Kesemuanya mendasarkan keadilan pada sebuah tatanan, entah itu tatanan hukum, ilahi maupun rasional.

Contoh di atas mengatakan bahwa seolah-olah keadilan adalah sebuah benda yang memang ada dan dapat ditunjuk. Meskipun masing-masing menunjuk pada hal yang berbeda, namun mereka semua sepekat bahwa ada sebuah keadilan. Masalah keadilan siapa yang dipakai tentu saja menjadi masalah lain yang tersendiri.

Sebuah tradisi yang lain mencoba melihat keadilan dengan sedikit ragu dan tidak menunjuk. Dari tradisi inilah dekonstruksi Derrida berasal. Ketimbang berargumen mengenai apa yang adil, dengan membenarkan satu pendapat dan menentang pendapat yang lain, ia melakukan jalan yang berbeda.

Derrida mencoba melihat ini semua dengan mengemukakan sebuah frasa, force de loi, atau force of law. Frasa ini selalu menyiratkan penegakan dalam menjalankan sebuah hukum. Penegakan ini bisa dilihat sebuah kekerasan meskipun tidak sepenuhnya. Kekerasan yang dilakuan di sini adalah kekerasan oleh sebuah otoritas. Tidak ada hukum jika ia tidak dapat ditegakkan. Dari sinilah Derrida memulai proses dekonstruksinya.

Untuk itu ia mengemukan dua contoh dari tulisan Blaise Pascal dan Michel de Montaigne. Blaise Pascal mengungkapkan dalam tulisannya yang terkenal Pensées,

Keadilan, Kekuatan—Benar adanya bahwa apa yang adil harus diikuti, dan penting bahwa apa yang paling kuat harus diikuti. Keadilan tanpa pemaksaan adalah tanpa daya—dengan kata lain keadilan bukanlah keadilan, ia tidak bisa dicapai jika ia tidak memiliki daya “pemaksa”; keadilan tanpa kekuatan bukanlah keadilan, jika dilihat dari sisi hukum. Kekuatan tanpa keadilan adalah tirani. Keadilan tanpa kekuatan adalah bertolakbelakang, karena selalu akan ada yang menentang; kekuatan tanpa keadilan adalah terkutuk. Perlu dikatakan bahwa dengan menggabungkan keadilan dan kekuatan; dan untuk tujuan ini membuat apa yang adil menjadi kuat, dan apa yang kuat menjadi adil … Dan karena kita tidak mampu membuat apa yang adil menjadi kuat, maka kita harus membuat apa yang kuat menjadi adil.[5]

Meskipun Pascal di satu pihak mengutuk kekerasan yang dilakukan tanpa keadilan, namun di lain pihak jelas ia melihat bahwa tidak ada gunanya sebuah keadilan yang tidak bisa ditegakkan. Dan pada akhirnya karena lebih mudah membuat yang kuat menjadi adil daripada membuat yang adil menjadi kuat, maka kita kembali pada sifat pemaksa dari hukum, force de loi.

Pascal sendiri mendasarkan tulisannya pada Montaigne yang mengatakan bahwa hukum tidak ada pada dirinya sendiri, melainkan karena mereka adalah hukum itu sendiri. Montaigne mengistilahkannya dengan le fondement mystique de l’autorité, fondasi mistis dari otoritas,

Orang mengiyakan esensi dari hukum sebagai otoritas dari pembuat hukum; kepentingan lain dari kedaulatan; dan yang lain kebiasaan waktu itu, dan ini lebih pasti. Tidak ada yang mendasarkan diri pada rasio saja, yang adil pada dirinya; semuanya berubah sepanjang waktu. Kebiasaanlah yang membuat seluruh perhitungan, dan karena itu diterima. Inilah fondasi mistis dari otoritas. Siapa pun yang mengembalikannya kepada prinsip asalinya akan menghancurkannya … Hukum sekarang dijalankan dengan hormat, bukan karena mereka adil, tetapi karena mereka adalah hukum. Inilah fondasi mistis dari otoritas; tak ada yang lain … Siapa pun menaati mereka karena mereka adil, menaati bukan karena adil menurutnya.[6]

Montaigne yang menjadi dasar pemikiran Pascal menyatakan kesemuanya dengan lebih gamblang. Hukum ditegakkan begitu saja, tanpa dasar, bukan karena mereka adil. Ia tidak bisa dilihat sebagai sebuah rasionalitas, paling jauh hanya merupakan sebuah kebiasaan saja. Dan yang penting adalah sifat hukum yang berubah sepanjang waktu, sehingga ia bukanlah sesuatu yang mutlak. Pascal tinggal meneruskannya selangkah lagi dengan menyandingkan keadilan dengan hukum, sehingga ia sampai pada kesimpulan seperti yang telah dituliskan.

Hal yang sama juga bisa dilihat dari filsuf Jerman Carl Scmitt, yang juga menolak positivisme hukum. Ia menolak hukum sebagai sebuah sistem rasional dengan mengatakan bahwa hukum lahir dari sebuah momen yang melampaui rasionalitas, yaitu momen pengambilan keputusan. Maka jika dilihat secara normatif, hukum lahir dari sebuah ketiadaan, creatio ex nihilio.[7]

Dasar-dasar pemikiran Pascal dan Montaigne kemudian dipakai oleh Derrida untuk menyusun dekonstruksinya. Dengan mengutip Derrida,

Hukum, sejak kelahirannya, tidak diletakkan atas dasar apa pun kecuali dirinya sendiri, mereka dengan sendirinya adalah kekerasan tanpa dasar. Ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hukum pada dirinya tidak adil, dalam pengertian sama dengan ilegal atau tidak sah. Mereka tidak legal maupun ilegal di saat pengukuhannya. Mereka melampaui oposisi dikukuhkan dan diruntuhkan, atau antara fondasiolisme dan anti-fondasionalisme. Bahkan jika kesuksesan pelaksanaan hukum mengasumsikan kondisi atau konvensi awal, batasan “mistis” yang sama akan muncul kembali pada awal yang diasumsikan semula, peraturan dan konvensi, dan pada interpretasi yang dominan di awal.[8]

Dengan demikian Derrida ingin menunjukkan bahwa hukum bisa didekonstruksi, karena hukum dikonstruksi oleh interpretasi-interpretasi pada saat dikukuhkan sebagai hukum, dan pada saat ia dikukuhkan ia tidak berdasar sama sekali. Namun keadilan pada dirinya sendiri tidak dapat didekonstruksi, karena ia melampaui hukum. Menurut kutipan Derrida, dekonstruksi adalah keadilan.[9]

Meskipun hukum bisa didekonstruksi, hal ini bukanlah kabar buruk. Ini bukan berarti keadilan menjadi tanpa harapan, karena ia multi interpretasi. Derrida berbeda dengan Schmitt dalam melihat hal ini, meskipun sekilas sama.

Schmitt dengan tepat mengkritik bahwa pada momen hukum dikukuhkan ia dikukuhkan begitu saja, tanpa harus melalui rasionalitas. Ia menyebutnya sebuah teologi politik seperti wahyu yang jatuh dari langit.[10] Derrida menggunakan bahasa lain, dan melihat momen seperti ini sebagai sebuah penangguhan dalam memaknai hukum. Momen seperti ini ia sebut différance. Momen seperti ini terjadi karena terjadi sebuah kontradiksi di dalam hukum sendiri. Di satu pihak ia memajukan keadilan, namun di lain pihak ia adalah sebuah “kekerasan”.[11]

Schmitt tidak memberikan nilai kepada momen ini, yang ia sebut metafisis politik. Ia ibarat sebuah cek kosong yang bisa diisi oleh siapa pun yang berkuasa. Tak heran filsafat politik Schmitt ini kemudian dipakai oleh diktator seperti Hitler untuk mengukuhkan rezimnya. Ia mengagungkan momen ini dengan mengatakan bahwa inilah politik dalam arti sebenarnya, bukan politik instrumental yang berjalan dalam kondisi politik normal.

Di lain pihak Derrida melihat momen ini sebagai kebuntuan, sebuah aporia. Di satu pihak hukum harus merupakan keputusan yang lain, namun di lain pihak untuk bisa dijalankan ia harus mendapatkan pengakuan.[12] Di dalam momen seperti inilah dekonstruksi terjadi. Di saat kita tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan apa yang sudah ada, momen itulah keadilan. Di saat kita tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan hukum yang sudah ada, itulah keadilan.

Justru karena keadilan mengalami momen yang menangguhkan penilaian, maka ia bisa membebaskan diri dari hukum. Ia harus diinterpretasikan setiap kali kita menghadapi momen tersebut. Ia justru memberikan peluang melepaskan diri dari pemaksaan hukum. Tak terlalu berlebihan memang dengan demikian kutipan Derrida, bahwa dekonstruksi adalah keadilan.


[1] Sebagaimana dalam Budi Hardiman, Filsafat Fragmentaris, 2007, hal 161

[2] Ibid., hal. 167

[3] Ibid., hal. 161

[4] Ibid., hal. 168

[5] Sebagaimana dalam Force of Law, dalam Acts of Religion, , hal. 238

[6] Ibid., hal. 239-240

[7] Sebagaimana dalam Budi Hardiman, hal.147

[8] Derrida, , hal. 242

[9] Ibid., hal. 242-243

[10] bdk. Budi Hardiman, hal. 159

[11] Ibid., hal. 174

[12] Ibid,. hal. 180

3 Komentar »

  1. Bagus tulisannya.
    tai perlu iperhatikan bahwa Dekonstruksi tidak hanya berhenti pada posisi keadilan. Dekonstruksi juga memiliki makna untuk mendekonstruksi kata dekonstruksi itu sendiri. Dengan demikian keadilan, kebenaran, ketertindasan itu patut untuk dibongkar ulang.
    salam,

    Edi Purwanto

    Komentar oleh Edhenk — Juli 11, 2008 @ 11:34 am

  2. Alamak Derrida…

    Komentar oleh gentole — September 20, 2008 @ 2:10 pm

  3. Legitimitas kata “adil” pada hukum, toh pada akhirnya dirumuskan oleh suatu kuasa, hukum adalah kuasa, dengan memberi definisi yang mereduksi “yang lain”, mungkin memang benar bahwa kata adil, sebaiknya dibaca dengan tanda silang : disatu sisi yang adil itu diperlukan, namun disisi lain yang adil bukanlah segalanya. Keadilan sendiri adalah hal yang tidak mungkin dicapai, karena begitu Keadilan ditotalkan, maka Keadilan itu sendiri jatuh sebagai mitos, yang mungkin adalah mengintip dengan penuh rasa ingin tahu pada “yang adil”.

    boleh tukeran link mas?😀 salam kenal

    Komentar oleh rianadhivira — Oktober 10, 2011 @ 2:32 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: